Desak Transparasi, LSM JPK Minta PT.Cakra Tama Kirana Hadir Dalam Audensi Di Perkim

Rabu, 6 November 2024 - 21:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tangerang, KlikberitaTV.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Pemberantasan Korupsi (LSM JPK) Kemabli melaporkan kasus dugaan mark-up anggaran dan kualitas rendah proyek hot mik.

Salah satunya kasus dugaan mark-up nggaran dan kualitas rendah proyek hot mix yang ada di daerah Perum Mekar Asri Dua, Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Tangerang, Banten.

Beberapa hari lalu, LSM JPK mengajukan permohonan audiensi dengan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (PERKIM) guna menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam proyek yang dilakukan oleh PT. Cakra Tama Kirana.

Laporan masyarakat mengindikasikan adanya ketidakpuasan terkait kualitas pekerjaan. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengeluhkan tipisnya lapisan hotmix yang dinilai tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan berpotensi cepat rusak.

Baca Juga :  Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang Kunjungi SDN 3 Pasar Kemis, Sekolah Berdaya dengan Parenting Hidup dan Prestasi Adiwiyata

“Saya tidak puas dengan hasil pengerjaan ini, lapisan hotmixnya tipis sekali. Kalau begini, pasti cepat rusak,” ujar warga tersebut.

Ketua JPK DPW Banten, Muslik S. Pd, menyatakan bahwa pihaknya telah meninjau lokasi proyek dan mengirim surat resmi ke Inspektorat serta PERKIM, meminta klarifikasi dari PT. Cakra Tama Kirana dan pengawas dinas terkait.

“Kami ingin penjelasan rinci dari pihak pengawas dan pelaksana proyek ini. Dugaan mark-up anggaran ini seolah dibiarkan, bahkan terkesan ada kongkalikong antara pengawas dan pelaksana. Seharusnya, dari awal sudah ada teguran, atau bahkan penghentian sementara jika ada kekurangan material,” tegas Muslik.

Baca Juga :  Wujudkan Insan Yang Produktif, Aktif Dan Inovatif, Yayasan Aing Tangerang Banten ( YATB ) Gelar Mubes Ke-1

Muslik juga mendesak Dinas PERKIM menghadirkan pihak kontraktor dalam audiensi pada 7 November nanti untuk memberikan klarifikasi atas dugaan tersebut.

“Kami telah bersurat ke Inspektorat agar dilakukan audit menyeluruh. Jika terbukti ada penyimpangan, harus ada pemotongan anggaran dan proses hukum,” tutup Muslik kepada wartawan, Rabu, 6 November 2024.

Berita Terkait

Akhirnya Mulus! Warga Binong Tangerang Sujud Syukur, Jalan Kampung Galuga Kini ‘Glowing’ Setelah Sekian Lama Menanti
DPW LSM TAMPERAK Soroti Perbaikan Tambal Sulam Jalan Otonom Pasar Kemis–Cikupa, Keselamatan Warga Jadi Harga Mati
Sungai Cisadane Tercemar, PERUMDAM TKR Pastikan Air Tetap Aman dan Layak Konsumsi
Cegah Narkoba dan Kenakalan Remaja, Polda Banten Gelar Upacara Serentak di Cadasari
Momentum HPN 2026 , DPD LSM GIAS Apresiasi Seluruh Insan Pers di Indonesia
Potong Tumpeng HPN, PWI dan PDAM Tirta Benteng Pererat Sinergi untuk Pelayanan Publik
HPN 2026: Pemprov Banten Dorong Pers Jadi Garda Terdepan Penjaga Kepentingan Publik di Era AI
Penuh Kehangatan, Ketua DPW LSM TAMPERAK Hadir di Resepsi Pernikahan Putri Ketua FRIC DPW Banten
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 1 Maret 2026 - 19:50 WIB

Akhirnya Mulus! Warga Binong Tangerang Sujud Syukur, Jalan Kampung Galuga Kini ‘Glowing’ Setelah Sekian Lama Menanti

Jumat, 13 Februari 2026 - 07:25 WIB

DPW LSM TAMPERAK Soroti Perbaikan Tambal Sulam Jalan Otonom Pasar Kemis–Cikupa, Keselamatan Warga Jadi Harga Mati

Senin, 9 Februari 2026 - 14:27 WIB

Cegah Narkoba dan Kenakalan Remaja, Polda Banten Gelar Upacara Serentak di Cadasari

Senin, 9 Februari 2026 - 13:43 WIB

Momentum HPN 2026 , DPD LSM GIAS Apresiasi Seluruh Insan Pers di Indonesia

Senin, 9 Februari 2026 - 12:12 WIB

Potong Tumpeng HPN, PWI dan PDAM Tirta Benteng Pererat Sinergi untuk Pelayanan Publik

Berita Terbaru