Desak Transparasi, LSM JPK Minta PT.Cakra Tama Kirana Hadir Dalam Audensi Di Perkim

Rabu, 6 November 2024 - 21:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tangerang, KlikberitaTV.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Pemberantasan Korupsi (LSM JPK) Kemabli melaporkan kasus dugaan mark-up anggaran dan kualitas rendah proyek hot mik.

Salah satunya kasus dugaan mark-up nggaran dan kualitas rendah proyek hot mix yang ada di daerah Perum Mekar Asri Dua, Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Tangerang, Banten.

Beberapa hari lalu, LSM JPK mengajukan permohonan audiensi dengan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (PERKIM) guna menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam proyek yang dilakukan oleh PT. Cakra Tama Kirana.

Laporan masyarakat mengindikasikan adanya ketidakpuasan terkait kualitas pekerjaan. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengeluhkan tipisnya lapisan hotmix yang dinilai tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan berpotensi cepat rusak.

Baca Juga :  Peduli Sesama , Gerak Cepat Warga RW 04 Gebang Raya Bantu Korban Banjir Di Garden City Periuk

“Saya tidak puas dengan hasil pengerjaan ini, lapisan hotmixnya tipis sekali. Kalau begini, pasti cepat rusak,” ujar warga tersebut.

Ketua JPK DPW Banten, Muslik S. Pd, menyatakan bahwa pihaknya telah meninjau lokasi proyek dan mengirim surat resmi ke Inspektorat serta PERKIM, meminta klarifikasi dari PT. Cakra Tama Kirana dan pengawas dinas terkait.

“Kami ingin penjelasan rinci dari pihak pengawas dan pelaksana proyek ini. Dugaan mark-up anggaran ini seolah dibiarkan, bahkan terkesan ada kongkalikong antara pengawas dan pelaksana. Seharusnya, dari awal sudah ada teguran, atau bahkan penghentian sementara jika ada kekurangan material,” tegas Muslik.

Baca Juga :  Dugaan Ada Penyimpangan Di Kelurahan Bunder, Ketua LSM JPK Musik,S,Pd Layangkan Surat Audensi Ke Camat Cikupa

Muslik juga mendesak Dinas PERKIM menghadirkan pihak kontraktor dalam audiensi pada 7 November nanti untuk memberikan klarifikasi atas dugaan tersebut.

“Kami telah bersurat ke Inspektorat agar dilakukan audit menyeluruh. Jika terbukti ada penyimpangan, harus ada pemotongan anggaran dan proses hukum,” tutup Muslik kepada wartawan, Rabu, 6 November 2024.

Berita Terkait

Terpilih Aklamasi, Dedi Sudarajat Kembali Nahkodai Ketua Umum FSP KEP KSPSI Periode 2025-2030
MUNAS III FSP KEP KSPSI 2025 Resmi Dibuka Langsung Menaker RI Dan Ketum DPP KSPSI
Kabupaten Tangerang Siapkan Wajib Belajar 13 Tahun, Bupati Tekankan Peran Kunci Pemerintah Desa
‎Disnaker Kota Tangerang Gelar Lomba Tata Kelola Serikat Pekerja, PUK FSP KEP KSPSI PT.Gajah Tunggal Tbk Raih Juara 1‎
HKG Ke-53 ,Kampung Mandiri Kelurahan Alam Jaya Dikunjungi Tim Penilai 10 Lomba Program PKK Provinsi Banten
Pendekar Bar Menginspirasi! Santuni Anak Yatim dan Janda, Komitmen untuk Masyarakat
‎1.200 Siswa Di Tangerang Latgab Capasko, Maryono : Tanamkan Disiplin Wujudkan Mimpi Ke Istana
Ajak Anggota Menjaga stabilitas Kamtibmas Guna Meningkatkan Investasi, DPD KSPSI Banten Gelar Sarasehan Serikat Pekerja
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 13 November 2025 - 01:55 WIB

Terpilih Aklamasi, Dedi Sudarajat Kembali Nahkodai Ketua Umum FSP KEP KSPSI Periode 2025-2030

Rabu, 12 November 2025 - 19:27 WIB

MUNAS III FSP KEP KSPSI 2025 Resmi Dibuka Langsung Menaker RI Dan Ketum DPP KSPSI

Rabu, 5 November 2025 - 19:31 WIB

Kabupaten Tangerang Siapkan Wajib Belajar 13 Tahun, Bupati Tekankan Peran Kunci Pemerintah Desa

Senin, 3 November 2025 - 16:39 WIB

‎Disnaker Kota Tangerang Gelar Lomba Tata Kelola Serikat Pekerja, PUK FSP KEP KSPSI PT.Gajah Tunggal Tbk Raih Juara 1‎

Selasa, 28 Oktober 2025 - 18:41 WIB

HKG Ke-53 ,Kampung Mandiri Kelurahan Alam Jaya Dikunjungi Tim Penilai 10 Lomba Program PKK Provinsi Banten

Berita Terbaru