Tangerang, KlikberitaTV.com- Prabowo Subianto telah kembali tampil dalam kancah politik Indonesia dengan berbagai janji untuk membawa perubahan signifikan bagi bangsa. Pendekatan yang ia tawarkan mencakup aspek-aspek kunci seperti kemandirian ekonomi, keamanan nasional, serta pembenahan birokrasi.
Namun, publik perlu mengevaluasi, apakah janji-janji tersebut benar-benar mencerminkan harapan baru atau justru tantangan baru bagi negara?
Dari perspektif harapan, Prabowo terlihat membawa visi pembangunan nasional yang ambisius, terutama dalam meningkatkan kemandirian pangan dan energi.
Dengan komitmennya terhadap kedaulatan nasional, Prabowo mencoba memperkuat sektor-sektor strategis yang telah lama dianggap sebagai kelemahan Indonesia.
Jika berhasil diwujudkan, janji-janji ini dapat membawa dampak positif dalam jangka panjang, khususnya bagi ketahanan dan kemandirian bangsa.
Namun, janji-janji ini juga bukan tanpa tantangan. Melaksanakan perubahan besar di tengah birokrasi yang kompleks dan masih kental dengan budaya korupsi tentu bukan hal mudah. Realisasi janji memerlukan reformasi yang sistematis dan konsisten, serta kerja sama dari berbagai pihak.
Tantangan lain adalah sejauh mana Prabowo dapat memastikan bahwa agenda-agenda yang dicanangkannya akan berpihak pada kepentingan rakyat luas, bukan pada kepentingan elit tertentu.
Sebagai masyarakat, kita harus tetap kritis. Janji-janji besar yang ditawarkan tentu menyimpan potensi bagi Indonesia yang lebih baik, namun juga membawa risiko jika tidak diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
Terlepas dari itu, perjalanan ini perlu diawasi dengan cermat, agar harapan tidak bergeser menjadi beban dan tantangan baru bagi bangsa. Kita juga harus mempertimbangkan bagaimana janji-janji Prabowo ini dapat diwujudkan secara realistis.
Dalam konteks kemandirian ekonomi, misalnya, upaya untuk meningkatkan produksi lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor tentu memerlukan investasi besar, teknologi yang memadai, dan pelatihan tenaga kerja.
Tak kalah penting adalah tantangan dalam reformasi birokrasi. Prabowo menyatakan komitmennya untuk merampingkan birokrasi, memotong jalur-jalur yang memperlambat pelayanan, dan memberantas korupsi.
Namun, reformasi birokrasi di Indonesia adalah salah satu masalah yang paling kompleks, mengingat struktur pemerintahan yang luas dan budaya kerja yang telah lama terbentuk.
Upaya untuk mengubah ini memerlukan keberanian politik yang besar, konsistensi, dan kesediaan untuk mengambil langkah-langkah tidak populer demi kebaikan jangka panjang.
Selain itu, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri. Jika tidak direncanakan dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi tantangan bagi stabilitas ekonomi, terutama jika menghadapi hambatan dari pasar global atau perubahan harga komoditas internasional.
Di sisi lain, pembenahan di bidang keamanan nasional yang diusung Prabowo juga menarik perhatian. Visi untuk memperkuat pertahanan dalam negeri tentu sangat penting di era ketidakpastian geopolitik seperti saat ini.
Namun, realisasinya menuntut anggaran besar, yang berpotensi menambah beban APBN jika tidak dikelola dengan hati-hati.
Terlebih lagi, meningkatkan anggaran pertahanan sering kali menimbulkan dilema antara kebutuhan keamanan dan alokasi anggaran untuk sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan, yang tak kalah mendesak bagi kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, janji-janji Prabowo memang memiliki potensi untuk membuka harapan baru bagi rakyat Indonesia.
Namun, perlu kita sadari bahwa realisasi setiap janji besar selalu menghadapi tantangan yang tidak ringan. Harapan tanpa dukungan dari kebijakan yang berkelanjutan dan pendekatan yang realistis bisa saja berubah menjadi kekecewaan.
Karena itu, selain berharap, publik juga harus terus mengawasi dan mendukung, agar visi besar yang dijanjikan benar-benar mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Melihat kompleksitas janji-janji Prabowo, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian utama. Pertama, pentingnya transparansi dalam setiap implementasi program. Setiap janji kampanye seharusnya disertai dengan langkah-langkah konkret yang dapat diakses oleh publik untuk diukur dan dievaluasi.
Misalnya, dalam program kemandirian ekonomi, pemerintah harus memberikan data yang jelas terkait pencapaian target produksi pangan dan energi, investasi yang masuk, serta manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Tanpa transparansi, janji-janji besar ini rentan berakhir pada sekadar wacana, tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Kedua, adanya partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil. Prabowo perlu melibatkan masyarakat luas, bukan hanya sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai mitra aktif dalam pembangunan.
Keterlibatan publik dapat diwujudkan melalui konsultasi terbuka, survei, atau forum diskusi publik di tingkat nasional maupun daerah. Pendekatan ini akan menguatkan dukungan masyarakat serta menekan resistensi, yang sering kali menjadi kendala dalam implementasi program di lapangan. Partisipasi juga membantu pemerintah memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
Selain itu, aspek keberlanjutan juga perlu diperhatikan. Janji-janji Prabowo, seperti kemandirian ekonomi dan reformasi birokrasi, tidak hanya bisa dicapai dalam satu periode kepemimpinan. Perubahan ini membutuhkan waktu panjang dan upaya berkesinambungan dari berbagai pihak, termasuk penerus kepemimpinan di masa depan.
Karenanya, Prabowo perlu merumuskan kebijakan yang tidak sekadar memenuhi target jangka pendek, tetapi juga mampu berjalan dan berkembang di masa mendatang. Ini bisa dilakukan dengan membangun sistem yang kuat, institusi yang profesional, dan regulasi yang jelas, sehingga program yang diusung dapat bertahan dan memberi manfaat jangka panjang.
Keempat, pentingnya akuntabilitas yang terukur dalam setiap janji politik. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan janjinya dan hasil apa yang telah dicapai. Penetapan indikator kinerja yang jelas dan terukur, misalnya dalam bidang keamanan nasional atau reformasi birokrasi, dapat menjadi dasar penilaian yang objektif.
Pemerintah perlu secara rutin melaporkan perkembangan setiap program, baik melalui media atau laporan resmi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya sekadar menerima janji politik, tetapi juga memiliki dasar untuk menilai kinerja pemerintah.
Di sisi lain, ada pula kekhawatiran terkait potensi janji-janji besar ini menimbulkan ekspektasi yang terlalu tinggi di kalangan masyarakat. Jika janji tersebut tidak terealisasi atau meleset dari target, bukan hanya Prabowo yang akan menghadapi dampaknya, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah secara keseluruhan.
Oleh karena itu, Prabowo perlu mengomunikasikan rencana dan target dengan realistis, serta menjaga agar harapan masyarakat tetap rasional.
Dalam menghadapi tantangan global, Prabowo juga harus bijak menyelaraskan janji-janji politiknya dengan dinamika internasional. Di tengah persaingan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia, berbagai kebijakan dalam negeri harus mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan internasional, terutama terkait investasi dan ketahanan pangan.
Jika kebijakan tersebut menimbulkan ketidakstabilan atau konflik dengan negara lain, dampaknya bisa merugikan, bukan hanya dari segi diplomasi, tetapi juga ekonomi.
Pada akhirnya, janji-janji Prabowo membawa harapan dan tantangan yang seimbang. Publik perlu realistis dalam menilai setiap janji politik, tanpa kehilangan semangat untuk berharap. Sebagai calon pemimpin.
Prabowo memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa visi dan misinya benar-benar dapat membawa Indonesia menuju perubahan positif, namun tentu hal ini hanya bisa tercapai dengan komitmen, konsistensi, dan dukungan penuh dari masyarakat serta pemerintah yang transparan dan akuntabel.
Penulis : Nirina Azqilla Assyukur
( Mahasiswa Pengantar Ilmu Politik Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
