Tangerang,Klikberitatv.com – Mantan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain, B.Bus., S.E., M.Si., membantah keras tuduhan yang mengaitkan namanya dengan keberadaan pagar laut di pesisir pantai utara (pantura) Tangerang. Bantahan ini merespons pernyataan konsultan hukum proyek PIK 2, Muannas Alaidid, yang disampaikan melalui akun media sosialnya.
Dalam unggahannya, Muannas menyinggung nama serta menampilkan foto Ahmed Zaki Iskandar, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Tangerang
Dalam foto yang diunggahnya, terlihat Zaki berada di kawasan pantai utara (pantura) Tangerang dengan latar belakang pagar bambu yang disebut sudah ada sejak satu dekade lalu. “Mantan Bupati Kab Tangerang dua periode Ahmed Zaki Iskandar punya koleksi foto2 saat kunjungan ke pantura kab tangerang d Th 2014 sebelum jokowi jadi presiden dan PIK2 blum ada, dia sewa 3 boat utk bawa temen2 wartawan thn 2014 melihat kondisi pantura kab tng yg sdh rusak. Ternyata dari 2014 itu sdh byk pagar2 laut,” tulis Muannas.LBdikutip dari Kompas.com, 23 Januari 2025.
Menanggapi unggahan itu, Zaki memberikan klarifikasi melalui pesan tertulis di aplikasi WhatsApp dengan media Indonesia jurnalis. Ia menjelaskan bahwa foto tersebut diambil saat dirinya bersama sejumlah wartawan melakukan kunjungan ke pesisir pantai Kabupaten Tangerang pada 2014.
“Bahwa photo itu bersama beberapa rekan – rekan wartawan melakukan kunjungan ke pesisir pantai kabupaten Tangerang, menyusuri pesisir dari dadap sampai kronjo.” Foto – foto tersebut di atas dapat kiriman dari rekan wartawan yang ikut saat itu,” ujarnya
“Yang pasang saat itu nggak tau siapa dan untuk apa , saya juga nggak tau, dan juga rekan- rekan media yang lain, sama sekali nggak ada yang fokus ke pagar – pagar tadi.” tambahnya menjelaskan kondisi saat itu, Kamis (23/1/2024)
Zaki juga menegaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi pantai utara Tangerang yang sudah mengalami kerusakan. Ia memastikan bahwa keberadaan pagar bambu di kawasan tersebut bukanlah inisiatif atau program dari pemerintah kabupaten yang ia pimpin saat itu.
Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan informasi yang beredar di publik terkait peran Zaki dalam isu pagar laut di pantura Tangerang.
Dari sisi lain, berdasarkan penyelidikan Ombudsman RI, masalah pagar laut tidak hanya terjadi sekitaran Jakarta saja. Mereka menemukan pemagaran wilayah pesisir terjadi di luar Jawa bahkan sampai Papua.
“Di Banten, Bekasi, ini karena persoalan untuk kegiatan bisnis terkait kegiatan reklamasi yang berproyeksi kepada hunian. Namun, ini juga terjadi di Kepri (Kepulauan Riau) misalnya, ini juga terjadi di Kalimantan, Balikpapan, Sulawesi Tenggara, Bali, di NTB (Nusa Tenggara Barat), bahkan Papua,” kata Hery di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025), kutip, newrepublika.co.id
Hery pun memandang, persoalan pemagaran laut yang terjadi dari Sabang sampai Merauke tersebut menandakan masih terdapatnya ego sektoral antar kementerian dalam menegakkan aturan. Sehingga koordinasi atau kolaborasi belum tertata kelola dengan baik.(red)
